MEDIAMASSA.ID - Tahun 1988 bukan momen yang ramah untuk optimisme politik. Reaganomics sedang di puncaknya: pajak untuk kelas kaya dipangkas, industri dideregulasi, serikat buruh diserang habis-habisan, dan setiap kritik terhadap kapitalisme dibingkai sebagai pengkhianatan lewat retorika anti-komunis. Pasar digambarkan bukan sebagai salah satu sistem ekonomi di antara banyak kemungkinan, melainkan sebagai kondisi alami yang tak terbantahkan.
Di tengah situasi seperti itu, Patti Smith — baru kembali ke panggung setelah sembilan tahun absen — merilis "People Have the Power" dalam album Dream of Life. Lagu itu terdengar ganjil untuk zamannya. Bukan karena liriknya radikal, tapi karena liriknya terlalu sederhana untuk ukuran sinisme yang mendominasi era itu.
Liriknya memang sederhana: "The power to dream, to rule, to wrestle the world from fools — it's decreed the people rule." Tidak ada metafora rumit, tidak ada referensi historis tersembunyi, tidak ada kritik langsung terhadap sistem. Smith tidak menunjuk musuh; ia menunjuk kemungkinan.
Mungkin justru karena kesederhanaan itulah lagu ini bertahan. Sebagian besar slogan politik mati karena terlalu spesifik terhadap zamannya — lahir bersama sebuah gerakan, hidup sebentar, lalu terkubur bersama gerakan itu. "People have the power" bukan program politik, bukan teori, bukan manifesto. Ia kemungkinan yang tak terikat agenda tertentu, dan kemungkinan semacam itu selalu lebih sulit dibunuh ketimbang program yang punya agenda.
Tapi ada kesalahpahaman yang kerap muncul ketika orang membahas lagu semacam ini: anggapan bahwa sebuah lagu punya kekuatan politik yang inheren, bahwa lirik tertentu otomatis melahirkan kesadaran politik, bahwa mendengarkan lagu perlawanan akan mengubah seseorang menjadi revolusioner.
Sejarah tidak bekerja seperti itu. Kalau musik benar-benar bergerak dengan cara semekanis itu, konser rock sudah lama menggantikan partai politik dan serikat buruh sebagai mesin mobilisasi massa. Yang terjadi justru sebaliknya: lagu tidak menciptakan gerakan, gerakanlah yang menciptakan fungsi politik sebuah lagu — dengan mengadopsinya, menyanyikannya dalam konteks tertentu, dan memberinya makna yang tak terkandung dalam teksnya sendiri.
"People Have the Power" menjadi anthem bukan karena Patti Smith menulis lirik yang superior secara artistik, melainkan karena lagu ini berulang kali diadopsi oleh gerakan-gerakan yang membutuhkan bahasa kolektif — dari aksi anti-Perang Irak awal 2000-an, berbagai gerakan demokrasi, hingga panggung solidaritas yang menyatukan kelompok-kelompok dengan agenda berbeda-beda.
Setiap kali itu terjadi, yang direproduksi bukan cuma melodinya, tapi juga fungsi sosialnya sebagai alat kohesi. Lagu ini terus diproduksi ulang sebagai simbol kolektivitas karena kondisi material yang membutuhkannya — ketimpangan, perang, represi, eksklusi — terus muncul dalam wajah-wajah baru.
Tapi di sinilah ironi yang lebih dalam muncul. Lagu yang bicara soal kekuatan rakyat ini hidup nyaman di dalam industri budaya yang justru sering jadi sasaran kritik gerakan-gerakan tadi. Ia diputar di stadion-stadion besar dengan tiket mahal, jadi bagian dari konser yang disponsori korporasi, beredar di platform streaming yang mengumpulkan data penggunanya untuk dijual kembali — dan pada akhirnya berfungsi sebagai komoditas seperti komoditas lain di pasar.
Tentu saja ada yang melihat ini sebagai kekalahan total: bagaimana mungkin lagu perlawanan tetap jadi lagu perlawanan kalau ia dijual oleh sistem yang justru sering jadi sasaran kritiknya sendiri?
Pertanyaan itu terdengar tajam, tapi jawabannya sering dianggap selesai terlalu cepat. Kapitalisme tidak bekerja dengan menyingkirkan simbol-simbol perlawanan. Ia bekerja dengan cara yang jauh lebih efektif: menyerapnya, mendistribusikannya, menjualnya sebagai produk, lalu mengubah hampir semua hal — bahkan kritik terhadap kapitalisme itu sendiri — menjadi komoditas yang siap dikonsumsi.
Ini yang dibaca Mark Fisher dalam Capitalist Realism (2009): kapitalisme modern begitu piawai mengemas kritik sebagai bagian dari produknya sendiri, sehingga sistem tidak lagi takut pada citra perlawanan. Citra perlawanan bisa dijual. Yang justru berbahaya bagi sistem adalah praktik perlawanan yang benar-benar mengancam relasi produksi.
Itulah sebabnya kaos bergambar Che Guevara bisa dijual bebas di pusat perbelanjaan tanpa memicu kepanikan di kalangan elite ekonomi. Itulah pula sebabnya lagu Patti Smith bisa diputar di arena yang disponsori korporasi tanpa membuat sistem merasa terancam. Fisher menyebut kondisi ini "capitalist realism" — keadaan ketika tak ada alternatif yang bisa dibayangkan lagi, ketika bahkan kritik terhadap kapitalisme hanya bisa diucapkan dalam bahasa kapitalisme itu sendiri.
Tapi Fisher juga menunjukkan bahwa komodifikasi bukan akhir cerita. Dalam kerangka materialis, budaya adalah arena pertarungan, bukan alat propaganda satu arah — tempat makna diperebutkan, dinegosiasikan, direproduksi, dan direbut kembali oleh aktor-aktor sosial yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula.
Sebuah lagu yang beredar sebagai komoditas tetap bisa jadi titik masuk menuju kesadaran politik bagi sebagian pendengarnya, meski tidak selalu dan tidak otomatis. Lagu yang sama bisa jadi hiburan konsumtif bagi orang yang mendengarkannya di Spotify sambil bekerja, sekaligus sumber inspirasi politik bagi orang lain yang mendengarkannya di tengah demonstrasi — dua-duanya berlangsung serentak, tanpa saling meniadakan.
Mungkin karena itu pertanyaan yang lebih menarik bukan soal apakah "People Have the Power" masih relevan, tapi mengapa kita masih membutuhkan lagu semacam ini. Jawabannya bukan pada Patti Smith atau kualitas liriknya, melainkan pada kondisi sosial kita sendiri: ketimpangan ekonomi yang kian dalam, perang yang tak pernah benar-benar padam, rasisme yang terus menemukan wajah baru, otoritarianisme yang bertransformasi jadi bentuk yang lebih halus.
Di tengah semua itu, manusia tetap membutuhkan cara membayangkan dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar individu yang terisolasi. Kapitalisme modern tak hanya menjual barang, ia juga memproduksi atomisasi sosial — kondisi yang membuat orang merasa terpisah satu sama lain, memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang berjalan sendiri-sendiri.
Di situlah letak soal sebenarnya. Tindakan paling radikal kadang bukan meneriakkan slogan di barikade. Ia justru sesederhana menyadari bahwa "aku" tidak sendirian, bahwa "kita" muncul secara material setiap kali manusia bertindak bersama dalam praktik sosial yang konkret.
Pada akhirnya, "People Have the Power" bukan lagu tentang kemenangan — bukan dalam pengertian sempit, setidaknya. Kalau kita jujur membaca sejarah, rakyat tidak selalu menang: kadang kalah, kadang dikhianati, kadang lupa bahwa mereka pernah punya kekuatan. Lagu ini justru berbicara tentang kemungkinan bahwa sejarah tak pernah sepenuhnya selesai, bahwa tatanan yang ada bukan hukum alam, bahwa dunia yang kita anggap normal sebenarnya hasil dari proses sosial ciptaan manusia — dan karena itu bisa diubah oleh manusia juga.
Mungkin itulah sebabnya lagu ini terus hidup. Bukan karena menawarkan jawaban, tapi karena terus mengembalikan satu pertanyaan yang selalu ingin dilupakan oleh setiap tatanan yang sudah mapan: bahwa dunia tidak harus seperti ini. Kekuatan untuk membayangkan dunia yang berbeda adalah kekuatan yang tak bisa sepenuhnya dikomodifikasi — meski lagu tentang kekuatan itu sendiri sudah lama jadi barang dagangan. (*)