• 12 May, 2026

ADPPI Dukung Kajian Ilmiah Panas Bumi Gede Pangrango

ADPPI Dukung Kajian Ilmiah Panas Bumi Gede Pangrango

Jakarta, mediamassa.id - Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI), Hasanuddin, mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong dilakukannya kajian akademik dan ilmiah terkait rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango.

“Kajian tersebut sangat penting agar setiap tahapan pengembangan geothermal dilakukan berdasarkan penelitian, data ilmiah, serta pertimbangan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, aktivitas panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango saat ini masih berada pada tahap eksplorasi awal. “Tahapan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi titik potensi energi geothermal sebelum memasuki proses pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Karena masih berada pada tahap awal, berbagai kajian mengenai dampak lingkungan, sosial, hingga keberlanjutan ekosistem dinilai harus menjadi prioritas utama. “Seluruh proses perlu dilakukan secara hati-hati agar keseimbangan antara kebutuhan energi terbarukan dan kelestarian alam tetap terjaga,” tegasnya.

ADPPI juga menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan penelitian tersebut. Sumber anggaran disebut dapat berasal dari dana bagi hasil maupun bonus produksi sektor energi dan sumber daya alam yang selama ini diterima daerah.

Selain itu, Hasanuddin berharap proses kajian melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang energi panas bumi dan lingkungan hidup. Dua institusi pendidikan yang dinilai memiliki kapasitas tersebut adalah Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran.

“Keterlibatan akademisi menjadi penting agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa polemik pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Gede Pangrango tidak seharusnya diputuskan hanya berdasarkan opini ataupun tekanan publik. Ia menegaskan perlunya pendekatan akademik guna memastikan pembangunan energi terbarukan tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan ekosistem kawasan konservasi. (*)

Sumber: Press release ADDPI