Mediamassa.id - Ketika Amien Rais melontarkan kritik keras terhadap Teddy Indra Wijaya, yang muncul bukan bantahan, melainkan diam. Dalam ruang publik yang biasanya menuntut klarifikasi cepat, diam ini justru menjadi tanda yang dipenuhi tafsir.
Teddy Indra Wijaya dikenal luas sebagai perwira muda TNI yang kemudian masuk dalam lingkaran komunikasi strategis pemerintahan, termasuk perannya sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Latar belakang militer dan posisi institusional ini membentuk gaya komunikasi yang cenderung terukur, formal, dan tidak reaktif terhadap dinamika opini publik yang berisik. Dalam konteks seperti itu, diam bukan sekadar sikap personal, tetapi juga bagian dari etika institusional: tidak semua respons harus diartikulasikan di ruang terbuka.
Dalam perspektif Ludwig Wittgenstein, bahasa bukan hanya alat menyampaikan makna, tetapi juga bagian dari “permainan bahasa” yang bergantung pada konteks sosial. Kritik dan respons adalah dua gerak dalam permainan itu.
Namun Wittgenstein juga mengingatkan bahwa ada batas di mana bahasa tidak lagi bekerja secara efektif—di mana ia justru berisiko mengaburkan makna alih-alih menjelaskannya.
Dalam situasi ketika Amien Rais melontarkan kritik, diam Teddy dapat dibaca bukan sebagai ketiadaan sikap, melainkan sebagai penghentian terhadap permainan bahasa tertentu.
Diam menjadi pilihan untuk tidak mengubah setiap serangan menjadi percakapan publik, dan tidak semua wacana dianggap perlu dijawab dalam arena yang sama.
Wittgenstein menulis bahwa “tentang apa yang tidak dapat dibicarakan, kita harus diam.” Namun dalam pembacaan modern, diam juga bisa berarti kesadaran akan batas efektivitas bahasa itu sendiri. Ia bukan kekosongan, melainkan bentuk pengendalian atas apa yang dianggap pantas untuk diartikulasikan.
Dengan demikian, yang tampak sederhana sebagai “diam” sesungguhnya berada di persimpangan antara etika jabatan, strategi komunikasi, dan batas filsafat bahasa.
Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menyerang dan siapa yang menjawab, melainkan: kapan bahasa berhenti menjadi alat klarifikasi, dan mulai menjadi arena yang justru perlu dihentikan. (*)