Mediamassa.id - Selamat Hari Jadi Garut ke-213. Di usia yang matang ini, doa dan rasa syukur tentu layak kita panjatkan. Garut bukan sekadar angka dalam kalender sejarah.
Ia adalah tanah kenangan, tanah perjuangan, tanah yang oleh banyak orang disebut Gurilap, Kota Intan, bahkan Swiss van Java karena keelokan alamnya yang menyejukkan.
Namun pertanyaannya: apakah romantisme itu masih cukup?
Sejak kepindahannya dari Balubur Limbangan, Garut telah melewati beragam fase pembangunan. Banyak capaian yang patut diapresiasi.
Infrastruktur bertambah, akses pendidikan meluas, layanan kesehatan membaik.
Tetapi ukuran kemajuan daerah hari ini tidak lagi cukup dinilai dari narasi dan kebanggaan simbolik.
Kita hidup di era data. Kita punya alat ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator daya beli, kesehatan, pendidikan, hingga distribusi kesejahteraan melalui pendekatan desil.
Dan di titik inilah kita perlu jujur.
Jika IPM Garut masih berada di angka 70,7 dan bertengger di urutan 26, maka itu bukan sekadar statistik—itu cermin.
Jika dari sekitar 2,8 juta jiwa penduduk, sekitar 1,8 juta berada di desil 1–5 (sangat miskin hingga rentan miskin), maka kita sedang menghadapi persoalan struktural, bukan insidental. Ini bukan soal siapa yang memimpin hari ini saja, tetapi soal arah dan keberanian membuat lompatan.
APBD sekitar 4,6 triliun rupiah dengan PAD yang baru menyentuh 14 persen menunjukkan kapasitas fiskal kita masih terbatas.
Dengan wilayah seluas 306 ribu hektare, 42 kecamatan, dan 442 desa/kelurahan, beban pelayanan publik jelas tidak ringan.
Infrastruktur jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, irigasi, hingga pelayanan sosial-ekonomi membutuhkan biaya besar.
Tanpa peningkatan kemandirian fiskal, kita akan terus bergantung dan bergerak lambat.
Karena itu, Garut tidak bisa lagi berjalan normatif. Dibutuhkan leap of policy, lompatan kebijakan yang terukur dan berani.
Target peningkatan PAD hingga minimal 35 persen bukan sekadar ambisi, melainkan prasyarat agar pembangunan tidak tersandera keterbatasan anggaran.
Optimalisasi potensi pertanian, pariwisata, industri kreatif, hingga ekonomi berbasis komunitas harus dirancang dengan pendekatan ekosistem, bukan proyek jangka pendek.
Perguruan tinggi yang bertebaran di Garut pun tidak boleh hanya menjadi menara gading. Kaum intelektual dan akademisi perlu terlibat aktif merumuskan diagnosis dan solusi berbasis riset.
Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda harus duduk bersama. Kita tidak boleh salah mendiagnosa penyakit jika ingin menyembuhkan.
Jika kemampuan fiskal tidak mampu menopang kebutuhan wilayah yang begitu luas, wacana pemekaran daerah pun layak dikaji secara rasional dan objektif.
Bukan sebagai ambisi politik, melainkan sebagai strategi tata kelola agar pelayanan lebih efektif dan pembangunan lebih merata.
HUT ke-213 ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni.
Kita boleh bangga pada sejarah, tetapi masa depan tidak dibangun oleh nostalgia. Ia dibangun oleh keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan memperbaiki.
Garut tidak kekurangan potensi. Alamnya subur, manusianya pekerja keras, budayanya kuat.
Yang dibutuhkan adalah konsistensi visi, keberanian mengambil keputusan, dan kesepakatan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat.
Di usia 213 tahun, Garut tidak sedang bertanya “siapa yang paling berjasa”, tetapi “apa yang harus kita lakukan selanjutnya.”
Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan bukanlah seberapa indah julukan yang kita sandang, melainkan seberapa sedikit rakyat yang tertinggal.
Dirgahayu Garut. Semoga usia yang matang melahirkan kebijakan yang matang pula. (*)
