Mediamassa.id - Fokus terhadap tujuan adalah keniscayaan bagi seorang pemimpin. Di level mana pun, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menyejahterakan rakyatnya.
Anggaran yang bersumber dari pajak rakyat seyogianya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 5.
Namun kenyataannya, hingga hari ini masih banyak desa yang gagal fokus dalam mengelola peluang besar yang telah diberikan negara. Akibatnya, kemandirian desa justru melemah dan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan atas ketelodoran kepemimpinan tersebut.
Peluang Besar yang Sering Terabaikan
Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, pemerintah desa telah diberi kesempatan besar melalui Dana Desa (DD), dengan alokasi minimal Rp1 miliar per desa per tahun. Sebagian dari dana tersebut bahkan dapat dimanfaatkan untuk permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sayangnya, banyak desa yang tidak memanfaatkan peluang ini secara optimal atau mengalami kegagalan fokus.
Dampaknya, hingga saat ini hampir seluruh desa belum mandiri secara fiskal. Idealnya, Pendapatan Asli Desa (PADes) mampu mencapai minimal 40 persen dari APBDes, atau sekitar Rp400 juta per tahun. Namun kondisi tersebut masih jauh dari harapan.
Padahal, jika pemerintah desa selama sepuluh tahun terakhir benar-benar fokus pada pengembangan BUMDes, maka bukan hal mustahil desa mampu menghimpun dana Rp2–3 miliar dan merealisasikan PADes sebesar Rp300–400 juta per tahun, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.
Contoh Desa yang Berhasil
Perlu ditegaskan bahwa tidak semua desa gagal fokus. Desa Pangauban, misalnya, berhasil meraih predikat desa terbaik tingkat provinsi dan beberapa desa lain bahkan mencapai peringkat nasional.
Yang menarik, Desa Pangauban menyatakan bahwa PADes dari BUMDes mampu menembus angka di atas Rp1 miliar per tahun.
Ini membuktikan bahwa keberhasilan bukan hanya bagus di atas kertas, tetapi nyata di lapangan.
KDKMP, BUMDes, dan Ketahanan Pangan.
Dalam konteks ketahanan pangan, kebutuhan dasar seperti beras, telur ayam, daging ayam, sayuran, dan buah-buahan—baik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun kebutuhan masyarakat—seharusnya dapat dipasok oleh KDKMP yang bersumber dari UMKM desa setempat.
Pengelolaan ini idealnya berada di bawah BUMDes bidang ketahanan pangan dan kelompok PKK, seperti program harum madu atau sejenisnya.
Penting ditegaskan bahwa KDKMP harus berfokus sebagai penyalur, bukan sebagai pengecer. KDKMP tidak boleh menjadi pesaing yang justru mematikan warung-warung kecil di tingkat RW.
Tujuannya bukan membangkrutkan usaha masyarakat, melainkan menopang dan memperkuat perekonomian desa, termasuk usaha warung kampung agar semakin berdaya.
Tantangan Fiskal ke Depan
Tahun 2026 diperkirakan akan diwarnai dengan guncangan fiskal di tingkat pemerintahan desa. Dana Desa mengalami pengurangan signifikan, di mana sekitar 60 persen alokasi untuk kegiatan KDKMP berpotensi bergeser atau hilang, menyisakan anggaran di bawah Rp400 juta.
Jika desa tidak segera berbenah, maka perubahan kebijakan fiskal ini akan menjadi beban berat bagi pemerintah desa dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Sekali lagi, masyarakatlah yang akan menjadi korban utama.
Tiga Kesempatan Terakhir
Saat ini, pemerintah desa sejatinya masih memiliki tiga peluang besar untuk membangun kemandirian masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi desa, yaitu melalui:
- Program ketahanan pangan
- Program Makan Bergizi Gratis
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Seluruh program tersebut sudah memiliki dasar hukum yang jelas, serta dukungan sumber daya manusia yang mulai dipersiapkan melalui kebijakan pemerintah pusat dan satuan tugas di tingkat kabupaten.
Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, sesungguhnya masih ada beras yang bisa dimasak kembali. Kegagalan fokus di masa lalu harus menjadi pelajaran penting agar ke depan desa benar-benar mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.
Peluang usaha terbuka, pasar tersedia. Tinggal kemauan, fokus, dan keseriusan pemerintah desa dalam mengelolanya demi terwujudnya desa yang mandiri, berdaulat secara pangan, dan kuat secara ekonomi.
