Mediamassa.id - Di zaman sekarang, hidup tanpa teknologi rasanya seperti hidup tanpa charger: panik, gelisah, dan cepat low batt.
Semua serba digital—belanja digital, kerja digital, marah pun digital. Ironisnya, di tengah kecanggihan itu, Pancasila sering diperlakukan seperti hiasan dinding: ada, tapi jarang dipakai.
Padahal, ketika Pancasila bertemu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), seharusnya yang terjadi bukan benturan, melainkan kerja sama.
Masalahnya, iptek hari ini sering melaju sendirian, sementara Pancasila tertinggal di podium upacara.
Salah satu tantangan utama Pancasila adalah anggapan bahwa teknologi itu netral. Seolah-olah teknologi tidak punya dosa. Yang salah manusianya. Padahal, teknologi tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari kepentingan, pasar, dan kekuasaan.
Ketika algoritma media sosial lebih senang mempromosikan amarah daripada akal sehat, kita lalu heran kenapa masyarakat mudah ribut, gampang tersinggung, dan cepat percaya hoaks.
Pancasila bicara kemanusiaan dan persatuan, tapi teknologi malah rajin mengadu manusia dengan manusia—demi klik.
Tantangan berikutnya adalah ketimpangan akses.
Teknologi katanya memudahkan hidup, tapi hanya bagi yang punya sinyal dan kuota.
Bagi sebagian rakyat, digitalisasi layanan publik justru terasa seperti ujian kesabaran nasional. Mau urus dokumen harus pakai aplikasi, aplikasinya error, petugasnya bilang, “coba besok lagi.”
Di sini, sila keadilan sosial sering cuma jadi teori—indah di pidato, pahit di praktik. Pancasila juga kewalahan menghadapi kecepatan zaman.
Nilai-nilai Pancasila butuh waktu: berdialog, bermusyawarah, berpikir jernih. Sementara iptek menuntut serba cepat: cepat unggah, cepat viral, cepat cuan. Akibatnya, etika sering kalah start.
AI dipakai di pendidikan tanpa sempat bertanya: apakah ini membantu berpikir, atau justru mematikan daya pikir? Yang penting cepat, soal dampak nanti dibahas—kalau sempat.
Lebih serius lagi, iptek hari ini berpotensi menjadi alat kekuasaan. Data pribadi bocor, pengawasan digital meningkat, opini publik bisa diarahkan.
Teknologi yang seharusnya membebaskan justru bisa membungkam. Pancasila, yang menjunjung kerakyatan dan kemanusiaan, sering tak diajak bicara dalam proses ini.
Yang lucu—atau tragis—Pancasila sering disalahkan karena dianggap tidak relevan dengan zaman.
Padahal masalahnya bukan Pancasila yang ketinggalan, melainkan cara kita memahaminya terlalu dangkal. Pancasila diajarkan sebagai hafalan, bukan sebagai cara berpikir.
Akibatnya, ketika berhadapan dengan iptek, kita bingung menempatkannya: mau dipakai takut ribet, mau ditinggalkan takut dibilang tidak nasionalis.
Padahal, kalau mau jujur, Pancasila itu lengkap.
Ia punya etika (Ketuhanan), orientasi manusia (Kemanusiaan), arah kebangsaan (Persatuan), cara mengambil keputusan (Kerakyatan), dan tujuan akhir (Keadilan Sosial).
Tinggal satu masalah: kita jarang benar-benar memakainya.
Jika iptek terus berjalan tanpa Pancasila, kita bisa jadi bangsa yang sangat canggih, tapi mudah marah, gampang diadu, dan miskin empati. Pintar, tapi tidak bijak. Modern, tapi tidak manusiawi.
Sebaliknya, jika Pancasila hanya disimpan sebagai slogan, ia akan kalah oleh algoritma, bukan karena salah, tapi karena diabaikan.
Tantangan terbesar Pancasila di era iptek bukan soal eksistensi, melainkan keberanian kita menjadikannya kompas nyata. Sebab teknologi tanpa nilai hanyalah mesin cepat tanpa arah. Dan bangsa tanpa arah, secanggih apa pun, tetap berisiko tersesat—meski sinyalnya full bar. (*)
